Penentuan Anggaran BOS Berdasarkan Jumlah Siswa terhadap Pelayanan Pembelajaran yang Berkeadilan di Sekolah Dasar

Abstract

Determination of Magnitude Budget for School Operational Assistance Service. This study aims to determine the effectiveness of the administration of the School Operational Assistance at primary school level to the learning process equitable services. This research uses descriptive analysis method, which analyzes the impact of policies on the operational Educational Assistance funds to service learning at the primary school level. The population in this study is an elementary school in Garut, with a sampling technique using random sampling with the cluster system of the districts. Schools which become a sample of 30% of the number of schools of the area sampled tersbut. Data was collected by question naire and interview with the school principal. The results of this study memberikan information that policy.

Penentuan Besaran Anggaran BOS terhadap Pelayanan Pembelajaran yang Berkeadilan pada Sekolah Dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keefektifan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada tingkat sekolah dasar terhadap pelayanan proses pembelajaran yang berkeadilan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menganalisis dampak kebijakan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah terhadap pelayanan pembelajaran pada tingkat sekolah da­sar. Adapun populasi pada penelitian ini adalah sekolah dasar di Kabupaten Garut, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan random sampling dengan sistem cluster wilayah kecamatan.Sekolah yang menjadi sampel sebanyak 30% dari jumlah sekolah dari wilayah yang dijadikan sampel tersbut. Pengumpulan data dilakukan dengan angket dan wawancara terhadap kepala sekolah. Hasil penelitian ini mmberikan informasi bahwa dengan kebijakan besaran anggaran oprasional menggunakan variable atau dasar perhitungan hanya berdasarkan banyak siswa, mmberikan efek kesenjangan dalam pelayanan pada penyelenggaraan pembelajaran bagi peserta didik, untuk itu diperlukan adanya kebijakan baru untuk diper­timbangkan menambah variable lain dalam mendukung pemerataan pelayanan penyelenggaraan pembela­jaran peserta didik.